DPMPTK Bangka Tengah Gelar Rakor LKS Tripartit I

By F3RX 29 Apr 2019, 22:53:28 WIB Berita
DPMPTK Bangka Tengah Gelar Rakor LKS Tripartit I

KOBA - Bupati Bangka Tengah (Bateng) Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM selaku ketua Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit  ikut hadir dan membuka rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTK) di ruang rapat Bupati Bateng, Senin (29/04/2019) siang.

LKS Tripartit sendiri merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara pemangku kepentingan tripartit (serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah).

"LKS tripartit memiliki tugas memberikan pertimbangan saran dan pendapat kepada Bupati Bangka Tengah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah ketenagakerjaan," demikian dikatakan Desiana, S.H, selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja pada DPMPTK Bateng.

Lebih lanjut Desiana mengatakan, saat ini jumlah perusahaan yang tercatat di Bangka Tengah berjumlah 231 perusahaan. Tetapi, data tersebut belum termasuk data mutakhir terkini dan mungkin akan ada perubahan. Sementara itu, tenaga kerja diperkirakan berjumlah 6.529 pekerja.

"Dengan jumlah yang bisa dibilang tidak sedikit, tentu permasalahan akan selalu ada. Diantaranya, perusahaan atau tempat kerja yang belum memberikan upah 100% sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Peraturan internal perusahaan yang kurang memadai, tidak adanya peraturan yang bersifat mengikat mengatur hak serta kewajiban yang jelas sehingga menimbulkan kesenjangan antara perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Kemudian permasalahan yang sering dijumpai juga yakni masalah jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang kurang layak sehingga perlu ditinjau kembali," terangnya.

Bupati Bangka Tengah dalam kesempatan itu juga menyampaikan beberapa permasalahan ketenagakerjaan di Bangka Tengah.

"Permasalahan ketenagakerjaan di Bangka Tengah beragam diantaranya mengenai THR (Tunjangan Hari Raya),  menjadi penting untuk diperhatikan. Tolong kepada DPMPTK nantinya membuat surat edaran yang berkaitan dengan hal itu agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada tenaga kerja," ungkap Ibnu disela-sela rapat koordinasi saat berlangsung sekaligus juga menyoroti tentang status pekerja dibidang sektor perkebunan terutama kelapa sawit untuk perlu dikaji ulang dan dibuat peraturan yang jelas mengenai hal itu.

Dengar pendapat pun terus dilakukan antara unsur serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah yang hadir selama rapat berlangsung. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, baik dari unsur pengusaha, unsur pekerja dan unsur pemerintah, harus bekerjasama sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan kedepannya.*




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment